Pemerintahan elektronik atau e-government (berasal dari
kata electronics
government, juga disebut e-gov, digital government, online
government atau dalam konteks tertentu transformational
government) adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah
untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis,
serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. e-Government
dapat diaplikasikan pada eksekutif, legislatif atau administrasi publik, untuk meningkatkan
efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan
yang demokratis. Model penyampaian yang utama adalah Government-to-Citizen
atau Government to consumer
(G2C), Government to Business
(G2B) serta Government to Government
(G2G). Keuntungan yang paling diharapkan dari e-government adalah
peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik
dari pelayanan publik.
Government to citizens (G2C) merupakan
aplikasi pengembangan e-government yang paling umum, yaitu dimana
pemerintah
membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan
tujuan
utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat. Tujuan
utamanya
untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses
yang
beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahnya
untuk
pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari sepeti Departemen
Agama
membuka situs pendaftaran bagi meraka yang berminat untuk melangsungkan
ibadah
haji ditahun-tahun tertentu sehingga pemerintah dapat mempersiapkan
kuota haji
dan bentuk pelayanan perjalanan yang sesuai.
Government to Business (G2B), salah satu
tugas utama dari sebuah pemerintahan adalah membentuk sebuah lingkungan
bisnis
yang kondusif agar roda perekonomian sebuah negara dapat berjalan
sebagaimana
mestinya. Dalam melakukan aktivitas sehari-harinya, entity bisnis
semacam
perusahaan swasta membutuhkan banyak sekali data dan informasi yang
dimiliki
oleh pemerintah. Terbentuknya relasi yang baik antara pemerintah dengan
kalangan bisnis tidak saja bertujuan untuk memperlancar para praktisi
bisnis
dalam menjalankan roda perusahaannya, namun lebih jauh lagi banyak hal
yang
dapat menguntungkan pemerintah jika terjadi relasi interaksi yang baik
dan
eektif dengan pihak swasta. Contohnya para perusahaan wajib pajak dapat
dengan
mudah menjalankan aplikasi berbasis web untuk menghitung besarnya pajak
yang
harus dibayarkan ke pemerintah dan melakukan pembayaran melalui
internet,
proses lelang proyek-proyek pemerintahan yang melibatkan sejumlah pihak
swasta
dapat dlakukan melalui situs web mulai dari proses pengumuman sampai
dengan
mekanisme pelaksanaan tender itu sendiri yang berakhir dengan pengumuman
pemenang tender.
Government to Government (G2G),
meningkatnya kebutuhan bagi Negara-negera untuk saling berkomunikasi
secara
lebih intens dari hari kehari tidak hanya berkisar ada hal-hal yang
berbau
diplomasi semata, namun lebih jauh lagi untuk memperlancar kerjasama
antar
entity-entiti negara seperti pemerintah daerah dengan instansi-instansi
terkait
dalam melakukan kegiatan pembangunan. Berbagai penerapan yang telah
berlangsung
seperti hubungan administrasi antara kantor-kantor pemerintah dengan
mempergunakan situs web baik ditingkat Kementrian sampai pada Pemerintah
daerah.
Government to Employees (G2E)
diperuntukkan bagi peningkatan kinerja dan kesejahteraan para pegawai
negeri
atau karyawan pemerintah yang bekerja disejumlah institusi pelayanan
masyarakat
seperti sistem pengembangan karir pegawai pemerintah yang selain
bertujuan
meyakinkan adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia, diperlukan
juga
sebagai penunjang proses mutasi, rotasi dan promosi seluruh karyawan
pemerintah, sistem asuransi kesehatan dan pendidikan bagi para pegawai
pemerintah yang telah terintegrasi dengan lembaga-lembaga kesehatan
(rumah
sakit, poliklinik, apotik) dan institusi-institusi pendidikan (sekolah,
perguruan tinggi, kejuruan) untuk menjamin tingkat kesejahteraan
karyawan
beserta keluarganya.
Beberapa manfat yang dapat dilihat dari E-Government yaitu :
- Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara;
- Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Governance di pemerintahan (bebas KKN);
- Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari;
- Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan;
- Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada; dan
- Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis
Referensi : [1] [2] [3]
